Dituntut Kepastian Laporan Terkait Kasus Penyerobotan Tanah dan Pemalsuan Surat, Ini Jawaban Kasat Reskrim Polres Bantaeng

BANTAENG - Aksi unjuk rasa penyampaian pendapat oleh Aliansi Masyarakat Perindu Keadilan (Ampera),  Di depan Mapolres Polres Bantaeng, Jalan Sungai Bialo Bantaeng. Sulawesi Selatan, Selasa tanggal 02 Agustus 2022.

Dilansir dari Humas Polres Bantaeng, Aksi berlangsung sekitar 30 menit, selanjutnya pihak polres melakukan dialog di Ruang SPKT Polres Bantaeng yang dipimpin oleh Kabag OPS Polres Bantaeng, Kompol, Aswar Anas, S.Sos dengan didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Rudi, SE, Kasat Intelkam, IPTU Andi Rahmat Wijaya, Dengan para penyidik.

Baca juga: Alami Peningkatan, Tahun 2021 Polres Luwu Utara Amankan Narkoba Dengan Jumlah Fantastis

Baca juga: Terlibat Judi Online, 2 Oknum ASN di Bantaeng Digelandang Polisi

Usai menemui peserta aksi, Kasat Reskrim Polres, AKP Rudi SE, melalui Humas Polres Bantaeng menyampaikan bahwa inti dari tuntutan aksi yakni terdapat dua poin diantaranya menuntut kepastian hukum atas kasus penyerobotan tanah dan pemalsuan surat otentik yang terlapor sejak tanggal 15 Maret 2022 dan 19 Januari 2022.

Menanggapi hal tersebut,  Kasat Reskrim menjelaskan bahwa proses 2 (dua) laporan tersebut berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Baca juga: HMI MPO dan YKMI Dorong Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal

Kasat Reskrim memaparkan bahwa terkai 2 (Dua) laporan polisi tersebut, pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022, Penyidik dan penyidik pembantu telah melakukan gelar perkara.

"Itu dilakukan dengan menyatukan perkara dalam satu paparan gelar, yang hasilnya menyatakan bahwa untuk penyerobotan tanah sudah bisa dihentikan penyelidikannya.

Baca juga: Aksi Pria Curi Celengan Masjid Terekam CCTV

"Sementara laporan polisi terkait pemalsuan surat, saya jelaskan dari hasil pemeriksaan INAFIS Polda telah dikirim ke penyidik polres Bantaeng pada tanggal 18 maret 2022, Dimana hasilnya dinyatakan tidak ditemukan adanya Indikasi pemalsuan surat yang dilakukan oleh para terlapor, " Terang Kasat.

Kasat menambahkan karena Cap jempol yang ada dalam surat tersebut identic dengan Cap jempol pembanding.

Baca juga: Surat Permintaan Klarifikasi pada Sekjen Kemenkes Bocor, Ombudsman RI Berikan Penjelasan

Bahkan menurut kasat Reskrim,  Pelapor maupun para saksi juga mengakui kebenaran dari surat pernyataan penyerahan maupun pelepasan hak yang masing-masing di pegang oleh terlapor.

Lebih lanjut, Kasat Reskrim menjelaskan bahwa terkait pelaporan penyerobotan tanah, Pelapor hanya dapat menunjukkan Foto Copy Rinci dan Peta Blok a.n PAMA B TADANG sehingga dengan demikian kebenaran dari dokumen tersebut belum dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian, Maka dari hasil tersebut, Pimpinan gelar merekomendasikan untuk dilakukan penghentian penyelidikan terhadap 2 (dua) perkara tersebut.

AKP Rudi SE menyampaikan laporan dari tim penyidik, Dimana penyidik melaporkan kedua laporan polisi terkait  kasus penyerobotan tanah maupun laporan pemalsuan surat, Belum dapat dinaikkan ketahap penyidikan dikarenakan belum ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai dalam Surat SP2HP A-2 nya.

Menanggapi perkara terkait 2 laporan tersebut, Kasat Reskrim juga meneruskan pendapat pengamat hukum DR. Muh. Hasrul.SH.MHMAP.  Bahwa terkait kronologis perkara pemalsuan surat dan perkara penyerobotan tanah yang ditangani Pidum Satreskim Polres Bantaeng sudah dapat ditutup.

Baca juga: Dugaan Tipikor Dana Asabri, Kejagung Periksa Dua Orang Saksi

Hal itu jika mengacu hasil padapenyelidikan Polres Bantaeng dan telah melakukan segala prosedur yang ada, serta telah mengumpulkan segala alat bukti termasuk telah melakukan gelar perkara, yang hasilnya tidak ditemukan adanya indikasi pemalsuan yang dilakukan oleh para terlapor.

Alasan lain yang menguatkan dikareanakan cap jempol yang ada dalam surat tersebut identic dengan pembanding.

"Tentunya dengan tidak cukup bukti, karenanya demi hukum perkara tersebut harus ditutup", Jelas DR. Muh.Hasrul.SH.MHMAP. yang diteruskan oleh kasat Reskrim polres Bantaeng.(***)